SUMENEP | SIGAP88 – Sepanjang tahun 2023, BPN Kabupaten Sumenep, berhasil menyelesaikan 17.018 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
“Untuk tahun 2023 BPN Sumenep telah menyelesaikan sertifikat tanah sebanyak 17.018 bidang, melalui program PTSL,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep, Moh. Fatan Fahir, saat menyerahkan sertifikat program PTSL kepada masyarakat Desa Bun Barat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Kamis (4/1)
Fatan, mengatakan bahwa 17.018 sertifikat tersebut tersebar di 9 Desa dibeberapa kecamatan.
Fatan menduga untuk tahun 2024 akan lebih banyak, mengingat pemerintah mengupayakan masyarakat yang mempunyai bidang tanah harus tersertifikat, agar mempunyai kekuatan hukum.
Ditegaskan oleh Fatan bahwa pembiayaan sertifikat sudah dibiayai melalui APBN, namun mengenai materai perlu dukungan dari masyarakat.
“Dalam hal ini kami di payungi oleh 3 Kementerian dengan menetapkan biaya Rp 150 ribu/bidang tanah, akan tetapi dengan kenaikan materai dari Rp 6 ribu ke Rp 10 ribu maka, BPN menyerahkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat bisa mendiskusikan berapa tambahan yang akan di jadikan bayaran, “Yang pasti hasil kesepakatan tidak ada pemaksaan,” tegas Fatan.
Pihaknya berharap kepada masyarakat dengan program PTSL ini masyarakat dapat lebih mudah dan cepat pembuatan sertifikat
“Dengan dukungan pemenuhan berkas berkasnya kepada Desa,” tandasnya
Fatan mengungkapkan, sebagaimana diketahui bersama bahwa tanah menjadi aset penting yang tidak luput dari munculnya kepersengketaan, dimana tidak jarang karena permasalahan ini timbul kegaduhan yang berpotensi mengakibatkan adanya korban.
Oleh karena itu, lanjut Fatan, sertifikat tanah merupakan hal penting yang harus dimiliki, baik untuk mencegah adanya konflik, maupun memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari tanah itu sendiri.
“Harus dipahami bersama bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi bukti terkuat mengenai kepemilikan tanah,” tegasnya