GRESIK | SIGAP88 – Warga Desa Roomo Kecamatan Manyar, Gresik protes bantuan Corporate sosial Responsibility (CSR) PT Smelting, yang dikelola Pemerintah Desa (Pemdes) setempat berakibat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.
Hal tersebut disampaikan oleh Camat Manyar Hendriawan Susilo saat melakukan mediasi bersama warga di Balai Desa (Baldes) setempat, Selasa (17/9/2024). Bahwa pihaknya juga menyebut, bantuan beras memang kurang baik.
“Dari awal, kami dengar, makanya kami panggil semua, RT, RW, BPD, kepala desa, termasuk dari PT Smelting. Ditemukan bahwa itu memang CSR dari PT Smelting, dalam bentuk uang. Sudah diserahkan pada desa, istilahnya diadakan pengadaan oleh desa,”katanya dihadapan ratusan warga yang didominasi emak-emak.
Menurutnya, bantuan dalam bentuk beras, ini sudah terjadi beberapa kali, dan semua diberikan BLT dalam bentuk beras.
“Kami sudah sampling segala macam dari bantuan beras dari bantuan tersebut. Untuk harga, saya kurang tahu. Langkah kami, segera mengkonsolidasikan ke semua, inspektorat sudah kita turunkan, akan dilakukan pemeriksaan,” akunya
Untuk penuntasan kapan? lanjut dia, nantinya akan menunggu hasil dari pihak Inspektorat.
Karena ini sudah kaitannya dengan aparatur pemerintahan desa, jadi inspektorat yang melakukan pemeriksaan.
“Bantuan disampaikan dari Smelting tadi Rp 1 miliar selama satu tahun. Itu dilakukan berangsur di beberapa termin. Mungkin nanti ada dugaan penyimpangan atau penyelewengan bantuan hasil dari pemeriksaan Inspektur, kita tindak lanjuti dalam bentuk sanksi,” jelasnya.
Pihaknya juga berpesan kepada Pemdes, agar apapun kegiatan dari Desa bisa dilaporkan ke Kecamatan.
“Seharusnya apapun pengadaan yang dilakukan oleh Desa, harus lapor Kecamatan dulu. Agar nantinya, jika terjadi hal yang serupa juga kami minimal tau dan bisa dilakukan pertanggungjawaban ,” paparnya.
Sementara itu, Ketua RT 1 RW 2 Desa Roomo, Warno mengatakan, memang bantuan beras dari CSR PT Smelting yang dikelola Pemdes sangat tidak baik untuk dikonsumsi.
“Sebelumnya memang sudah ada warga yang mengeluh, cuma masyarakat belum berani. Akhirnya saya mengadukan ke Camat. Kami juga merasa kecewa, lantaran perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian bantuan ini, tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya
Pihaknya merincikan, bantuan dari anggaran CSR Smelting untuk bantuan beras ini, senilai Rp 325 juta dibagikan kepada 1.150 rumah per semester atau enam bulan. Jadi setahun, 2.300 setiap rumah.
Hal lainnya juga disampaikan oleh Vivi, bahwa selain kualitas beras yang tidak baik dikonsumsi. Kuantitas beras bantuan juga tidak sampai 10 Kg.
“Di gambar plastiknya tertera 10 kg, tapi setelah ditimbang ada 8, 5 sampai 9 kilo, ini kan kebacut,” tandasnya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Desa Roomo (Formalisa) Zahid, yang menjadi tuntutan para warga adalah Transparansi bantuan.
“Beras ini dari pengadaan, kita gak tahu suppliernya dari mana, ketika pengadaan beras ini harusnya, karena ini CSR, RT RW ya harus dilibatkan untuk diskusi,”jelasnya.
Menurut dia, protes warga tentang kualitas bantuan beras itu, dimulai hari Jumat Sabtu Minggu kemarin. Bahwa beras ada kutu, ada menir, berbau buruk, bau apek, dan justru ada warga yang sudah memasak. Itu pun juga tidak layak dikonsumsi, dan sudah kami pastikan.
“Terlepas dari itu semua, itu fakta. Tuntutan kami, beras yang layak menjadi kewajiban, karena beras yang layak CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, ketika orang di ring 0, karena perusahaan tersebut berdomisili di desa kami. Bukan ring 1, kami menyebutnya ring 0,”paparnya.
Zahid berharap warga mendapatkan beras yang baik dan pelaksananya harus transparansi dan akuntabilitas.
“Nah, pelaksana ini masih tanda tanya. Sepengetahuan saya, setiap pengadaan ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), barang dan jasa, dan kami masih mencari siapa TPKnya,”jelasnya.
Hingga saat ini, tambah dia, nilai total CSR sampai detik ini Rp 1 miliar per tahun. Dan ini adalah pembagian beras keempat, dalam beberapa tahun ke belakang. Setahun dua kali, per semester.
“Bukan hanya beras, tapi juga ada porsi yang lain (CSR). Porsi-porsi itu ada di Pemdes, dan kami sebagai warga tidak tau , karena tidak dilibatkan ,”pungkasnya.
