PAMEKASAN | Sigap88 – Tim hukum paslon Kholilurrahman-Sukriyanto (Kharisma) mendatangi kantor Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan guna mengadukan hasil temuan saksi beragam persoalan menjelang Pilkada 2024, Senin(25/11)
Mulai dari adanya temuan saksi soal ketidaknetralan penyelenggara, dugaan politik uang (money politics), hingga Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpampang besar di jalan stadion Kecamatan Pamekasan hingga siang ini.
“Ini penting untuk kita sampaikan, tujuannya demi tercapainya sistem demokrasi yang baik. Begitupun dengan panitia penyelenggara yang tidak netral dan terindikasi memihak paslon lain, sudah kita laporkan,” kata koordinator tim hukum Kharisma, Wahyudi.
Tim hukum Kharisma juga menyampaikan permintaan data ke KPU Pamekasan.
Data itu berupa jumlah kematian serta penduduk yang pindah.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang memanfaatkan data pemilih yang tak seharusnya.
“Alhamdulillah beberapa hal yang telah kita diskusikan dan kita sampaikan ke KPU Pamekasan dan Bawaslu diterima dengan baik dan wajib ditindaklanjuti sebagai semangat bersama dalam menggelar pilkada damai,” ucapnya.
Sekedar informasi, kedatangan tim hukum paslon Kharisma ditemui langsung oleh Ketua KPU Pamekasan beserta jajaran Komisioner.
Sedangkan, saat di Bawaslu ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu setempat bersama komisioner yang membidangi aduan itu.
Mengenai aduan tersebut, KPU telah menerimanya dan sudah melakukan langkah-langkah taktis.
Sedang di Bawaslu mereka juga sepakat untuk mengawal bersama setiap temuan dan aduan yang ditemukan saksi Kharisma yang kemudian bisa dijadikan bahan laporan resmi agar tidak menjadi bola liar di setiap pelosok desa.
“Kedatangan mereka sudah kita sambut dengan baik dan semua harapan sudah kita berikan. Saya kira sudah tuntas dan tidak ada permasalahan-permasalahan lanjutan,” kata Komisioner KPU Pamekasan A Tajul Arifin.
Tajul memastikan bahwa KPU Pamekasan akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam peraturan KPU di pilkada 2024, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Komitmen kita tetap netral dan akan menjalan aktivitas di pemilihan kepala daerah ini dengan professional,” pungkasnya.
