PAMEKASAN | SIGAP88 – Ribuan massa petani dan buruh pabrik tembakau menggelar aksi di depan kantor Bupati Pamekasan, Selasa(10/2)
Hal itu dilakukan lantaran pelaku usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) pemula di Madura mengaku menghadapi tekanan berat akibat operasi penertiban yang dinilai kerap dilakukan dengan pendekatan represif.
Alih-alih merasa dibina dan diarahkan, para pengusaha kecil justru mengaku kerap berada dalam situasi tertekan dan takut, sehingga mengancam keberlangsungan usaha yang baru berkembang
Korlap aksi Kholili menyebut operasi demi operasi dilakukan secara tiba-tiba, minim dialog, dan tanpa pembinaan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai mematikan semangat pelaku usaha kecil yang tengah berjuang mempertahankan usaha di tengah keterbatasan modal, minimnya pemahaman regulasi, serta persaingan yang tidak seimbang.
“Bagi IHT pemula, setiap hari adalah perjuangan. Jika pendekatan yang digunakan selalu menekan, bukan tidak mungkin usaha yang baru tumbuh ini justru akan mati sebelum berkembang,” ungkapnya.
Keresahan tersebut juga dipicu oleh dugaan tindakan sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH), baik dari Bea Cukai Madura maupun aparat kepolisian, yang melakukan operasi tanpa prosedur yang dinilai jelas dan transparan.
“Operasi mendadak tanpa pendekatan persuasif disebut membuat banyak pelaku usaha kecil dan menengah berada di ujung tanduk. Tidak sedikit yang terancam menghentikan produksi karena tekanan berlapis, mulai dari ketidakpastian hukum hingga kerugian ekonomi,” tegasnya
Puluhan ribu petani tembakau dan buruh yang menggantungkan hidup pada mata rantai industri tersebut turut menyuarakan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Bea Cukai, dan Kepolisian.
Mereka menilai industri tembakau bukan sekadar sektor usaha, melainkan sumber penghidupan utama yang menopang ekonomi keluarga dan daerah.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut dipandang sebagai bentuk kekhawatiran kolektif terhadap masa depan industri lokal.
Para petani tembakau dan pelaku IHT berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengedepankan pendekatan pembinaan serta kepastian hukum yang adil dan manusiawi.
Pelaku usaha IHT menegaskan bahwa mereka tidak menolak penegakan aturan, namun berharap ada ruang dialog, sosialisasi, serta pendampingan agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa harus kehilangan usaha.
Pendekatan yang dinilai terlalu keras dikhawatirkan justru menimbulkan efek sebaliknya, yakni menurunnya produksi, meningkatnya pengangguran, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal.
“Madura dinilai memiliki potensi besar di sektor tembakau dan industri turunannya. Karena itu, para pelaku usaha, petani, dan buruh berharap negara hadir sebagai mitra pembina yang melindungi serta memberdayakan. Mereka mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri lokal, dialog terbuka antara aparat dan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” kata dia
Jika pendekatan yang digunakan tetap menekan tanpa pembinaan, para pelaku usaha khawatir industri tembakau lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat justru akan melemah.
“Harapan pun disuarakan agar semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi, sehingga petani tembakau dan pelaku IHT di Madura benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit dan berkembang secara berkelanjutan” tutupnya
