Surabaya | SIGAP88 – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya meminta warga yang kartu keluarga (KK)-nya masuk ke dalam daftar nonaktif atau blokir agar melakukan proses klarifikasi berjenjang.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan proses klarifikasi sebagai langkah validasi data kependudukan.
Sebab, kata Eddy, ketika KK terblokir, maka bisa berpengaruh pada proses permohonan pelayanan publik, seperti pembuatan rekening baru dan BPJS.
Proses klarifikasi sudah berjalan sejak 13 Juni hingga 1 Agustus 2024 di masing-masing kelurahan. Langkah ini dimaksudkan agar pemilik KK terhindar dari pemblokiran.
“Kalau kaitannya dengan fasilitas kesehatan (BPJS), kami melakukan proses dan penanganan khusus. Untuk keperluan NPWP atau layanan administrasi yang butuh KTP kami juga fasilitasi,” katanya.
Dispendukcapil pun memastikan klarifikasi berjalan mudah asalkan warga terbuka untuk mengikuti seluruh prosedur yang berlaku.
Bagi warga Surabaya yang saat ini menetap di luar kota diminta untuk mengurus pindah tinggal dengan menyesuaikan daerahnya saat ini.
Dinas terkait siap membantu proses pengurusan surat pengantar ke instansi serupa di daerah lainnya.
“Ketika domisilinya pindah, maka kami sesuaikan dengan alamat domisili,” kata Eddy.
Sementara bagi warga Kota Surabaya yang berstatus sebagai penghuni rumah susun dan apartemen diminta melakukan pergantian lokasi tempat tinggal.
“Kalau tinggal di rusun bisa mengurus surat pindah ke DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan) Kota Surabaya. Kalau apartemen ke pengelola,” ucapnya.
Berdasarkan hasil peninjauan petugas kelurahan dan kecamatan di masing-masing wilayahnya terhadap proses klarifikasi didapati 42.408 KK yang masih terancam terblokir.
“Awalnya ada 61.750 KK, lalu turun lagi jadi 42.807 dan sekarang tinggal 42.408,” tuturnya.
Data Dispendukcapil Kota Surabaya menyebutkan wilayah tertinggi dengan jumlah jiwa dan KK yang terancam diblokir itu, ada di Kecamatan Semampir.
Di situ, 12.245 orang tidak ditemukan tinggal sesuai alamat. Yang tercatat di dalam KK.
“Pak RT tidak menemukan dan Pak RW pun tidak menemukan, apalagi Lurah dan Camat. Sehingga masuklah mereka didata dalam survei (verifikasi) kita,” tuturnya
Menurut Eddy, warga bisa langsung memastikan apakah nama nama mereka masuk dalam daftar terancam diblokir. Yakni dengan mengecek alamat web: https://disdukcapil.surabaya.go.id/data-usulan-blokir/
Selain itu, lanjut Eddy, bagi warga namanya jelas tertera dalam daftar. Di imbau segera melakukan klarifikasi dengan cara menghubungi pejabat RT /RW.
“Nanti bisa dilihat langsung di website, semuanya bisa leluasa mengakses,” jelas Eddy.
Berikut data jumlah usulan blokir Dispendukcapil Kota Surabaya, yang dihimpun dari 31 Kecamatan di Surabaya, per Jumat, 21 Juni 2024:
1. Kecamatan Asemrowo: 507 .
2. Kecamatan Benowo: 2.216.
3. Kecamatan Bubutan: 3.857.
4. Kecamatan Bulak: 542.
5. Kecamatan Dukuh Pakis: 1.224.
6. Kecamatan Gayungan: 2.247.
7. Kecamatan Genteng: 2.604.
8. Kecamatan Gubeng: 5.564.
9. Kecamatan Gunung Anyar: 2.791.
10. Kecamatan Jambangan: 2.026.
11. Kecamatan Karang Pilang: 3.954.
12. Kecamatan Kenjeran: 2.078.
13. Kecamatan Krembangan: 4.654.
14. Kecamatan Lakarsantri: 1.529.
15. Kecamatan Mulyorejo: 1.933.
16. Kecamatan Pabean Cantian: 4.229.
17. Kecamatan Pakal: 928.
18. Kecamatan Rungkut: 2.512.
19. Kecamatan Sambikerep: 255.
20. Kecamatan Sawahan: 4.273.
21. Kecamatan Semampir: 12.245.
22. Kecamatan Simokerto: 6.793.
23. Kecamatan Sukolilo: 3.582.
24. Kecamatan Sukomanunggal: 3.166.
25. Kecamatan Tambaksari: 5.861.
26. Kecamatan Tandes: 2.373.
27. Kecamatan Tegalsari: 4.364.
28. Kecamatan Tenggilis Mejoyo: 2.282.
29. Kecamatan Wiyung: 509.
30. Kecamatan Wonocolo: 1.133.
31. Kecamatan Wonokromo: 5.307