Bangkalan | SIGAP88 – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyapa para pilar kesejahteraan sosial (kessos) lewat ‘Dialog Pilar-Pilar Kessos Madura’ di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (8/1/2025).
Saat kunjungan kerjanya, Mensos menyampaikan tata kerja baru untuk para pilar kessos yang bertugas di lapangan.
Dialog ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pj Bupati Bangkalan, Kepala Dinsos Jatim, dan para Kepala Dinsos kabupaten se-Pulau Madura.
Di tahun 2025 ini, terdapat beberapa perubahan pada tata kerja yang harus diperhatikan oleh pilar kessos.
Perubahan tersebut demi kinerja yang lebih terukur dan efektif untuk memberantas permasalahan sosial.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan, salah satu tata kerja baru yang harus dicermati yakni perihal data-data yang digunakan oleh pilar kessos.
Hal ini menjadi perhatian utama, karena pemerintah pusat mulai menyusun satu data dari seluruh kementerian yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistika (BPS).
“Nama database untuk kita nanti bukan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) lagi tapi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan data ini dipergunakan oleh lembaga kementerian maupun oleh daerah, jadi tidak akan ada lagi data sendiri-sendiri. Data ini harus jadi pedoman kita bersama,” ujarnya, dalam siaran persnya yang diterima redaksi sigap88.com, Kamis (9/1)
Setelah membahas pergantian database, Mensos juga mendorong pilar kessos, terutama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memiliki target minimal keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhasil graduasi.
“Kita tidak mungkin membiarkan mereka terus-terusan tinggal di program ini, terus memperoleh perlindungan sosial sepanjang hayat. Maka, Pendamping PKH ini punya tugas untuk menjadikan mereka siap diberdayakan dan mendapatkan program dari kementerian lain,” imbuhnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan itu pun mengajak para Pendamping PKH, khususnya di Pulau Madura untuk aktif, agar KPM segera mentas dari situasi pra sejahtera. Ia menekankan, Pendamping PKH dapat menargetkan minimal 10 KPM yang tergraduasi setiap tahunnya.
Di Pulau Madura, Kemensos menggelontorkan anggaran sebesar Rp 975 miliar untuk bantuan sembako, Rp 613 miliar untuk PKH, dan Rp 14 miliar untuk bantuan sosial anak yatim piatu. Serta terdapat 2.431.529 PM di Pulau Madura yang direkomendasikan Kemensos pada Kementerian Kesehatan untuk mendapat BPJS Penerima Bantuan Iuran PBI(*)
