JOMBANG | SIGAP88 – Lebih kurang 75 orang masa yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi penyampaian sikap di halaman Mapolres Jombang, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026).
Dalam aksi tersebut, FRMJ secara tegas menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
Aksi penyampaian aspirasi ini mendapat respons positif dari Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan
Ia mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh elemen masyarakat tersebut dan menilai hal itu sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurut AKBP Ardi Kurniawan yang didampingi Wakapolres Kompol Syarlis, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan struktur yang ideal untuk menjaga independensi, profesionalisme, serta kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Forum Rembuk Masyarakat Jombang atas dukungan yang diberikan kepada Polri. Kami memandang Polri tetap berada di bawah Presiden adalah posisi yang ideal agar tetap independen dan mampu bergerak cepat dalam memberikan pelayanan terbaik serta hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat menjadi energi dan motivasi tersendiri bagi jajaran Polres Jombang dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum setempat.
“Dukungan ini sangat berarti bagi kami di Kepolisian Resort Jombang. Ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim, menjelaskan bahwa pihaknya secara tegas mendukung pernyataan Kapolri terkait posisi Polri.
Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi.
“Kami mendukung apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Jika Polri berada di bawah kementerian, itu tidak ideal. Kami sepakat Polri tetap berada langsung di bawah Presiden,” kata Fattah.
Ia juga mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan yang beragam apabila Polri berada di bawah kendali kementerian tertentu, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat penanganan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kalau nanti dikendalikan kementerian, bisa muncul banyak kepentingan. Bukan hanya soal korupsi, tetapi juga kepentingan masyarakat. Misalnya dalam penanganan kriminal atau pembunuhan, jangan sampai justru terhambat. Yang dirugikan nanti adalah masyarakat,” pungkasnya.
