Sumenep | Sigap88 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep bersama Kepala daerah Kabupaten Sumenep menandatangani nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan preoritas Plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Terselenggara di ruang rapat kantor DPRD Sumenep. Selasa (02/08).
Ketua DPRD Sumenep Abd Hamid menyampaikan, pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 baik di level komisi dan tingkat banggar telah mewarnai dengan bermacam dinamika dan kami yakin itu semua adalah artikulasi dari kebersamaan untuk merumuskan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara secara akurat dan responsif.
Sehingga mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap, rancangan KUA tahun anggaran 2023 yang ditandatangani dapat menjadi cikal bakal lahirnya APBD yang dapat memenuhi harapan segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Sumenep,” ungkap H. Hamid
Bupati Sumenep Achmad Fauzi, SH. MH menyampaikan, dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran tahun 2023, merupakan suatu tahapan penting dalam pembangunan daerah.
“Melalui kesepakatan kita hari ini, dapat dilanjutkan secara baik pada pembahasan rancangan anggaran dan belanja daerah sehingga APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023 dapat ditetapkan tepat waktu,” kata Bupati Achmad Fauzi.
Pada dasarnya, pokok pokok pengelolaan daerah selalu merupakan tugas dan kewajiban konstitusional yang merupakan aktualisasi prinsip komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan otonomi daerah.
“Penandatanganan KUA dan PPAS APBD tahun 2023 membuktikan bahwa semangat kemitraan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif terus dapat terjaga dengan baik,” jelasnya.
Bahkan Bupati berharap, agar APBD tahun 2023 yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga kepentingan rakyat Kabupaten Sumenep dapat terlayani secara maksimal, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan penuh pendekatan manipolog program yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
