Surabaya | SIGAP88 – DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menilai kondisi persaingan angkutan penumpang kapal Roll On – Roll Off (RORO) dengan moda transportasi lain sangatlah ketat, terutama dengan pesawat terbang serta perusahan pelayaran nasional.
Hal itu membuat pengusaha pelayaran lokal tersebut berharap pemerintah tidak tutup mata dan menganaktirikan perusahaan pelayaran swasta.
Wakil Ketua Bidang Roro dan Penumpang DPP INSA, Rachmatika Ardiyanto mengatakan, kapal Roro harus bergelut dengan persaingan yang ketat dengan kapal plat merah untuk mendapat simpati masyarakat pengguna transportasi laut.
Dengan kenyataan yang tidak sepadan dalam perlakuan pemerintah yang terkesan menganaktirikan pelayaran swasta dengan memberikan subsidi PSO (Public Service Obligation) dengan nilai sangat besar dari pemerintah kepada PELNI.
“Sedangkan kami, mulai dari investasi kapal hingga biaya operasional semua dibiayai sendiri,” ungkap Rachmatika di Surabaya, Senin (5/8/2024)
Rachmatika juga menyebut, jika tarif yang dikenakan perusahaan kapal RORO kepada penumpang tidak bisa terlalu tinggi karena pertimbangan sensitifitas pasar. Apabila selisih tarif sedikit, maka pasar akan pindah.
“Hal ini dikarenakan penumpangnya adalah masyarakat kelas bawah,” tandasnya.
Terlebih saat ini beredar isu terkait rencana kebijakan penurunan harga tiket pesawat dengan menghapus beberapa komponen biaya yang ada.
Antara lain seperti penghapusan berbagai pajak yang selama ini dikenakan untuk penerbangan, biaya gound handling, landing fee dan lain-lain.
Semua pembebasan biaya itu bertujuan agar tarif pesawat lebih murah dan terjangkau. Padahal, pengguna pesawat adalah segmen atas. Jika tarif pesawat menurun, maka kondisi perusahaan kapal roro bakal semakin terpuruk.
“Jika tarif pesawat turun, maka kami pun akan semakin kesulitan bersaing dalam mendapatkan penumpang karena pesawat memiliki keunggulan dari sisi kecepatan waktu tempuh,” jelas Rachmatika.
Saat ini pun, kapal RORO untuk rute-rute tertentu dikatakan Rachmatika sudah kesulitan bersaing dengan pesawat karena harganya hampir sama. Misal untuk penerbangan Surabaya-Balikpapan sempat hanya di kisaran harga Rp600.000.
Sedangkan kapal roro dengan tujuan yang sama Rp450.000. Selisih tipis ini dinilai dapat menimbulkan gap bagi perusahaan pelayaran swasta yang notabene tidak mendapatkan insentif sebagaimana rencana kebijakan penurunan tiket pesawat tersebut.
Sementara dari sektor barang, kapal Roro angkutan laut juga harus bersaing dengan kapal kontainer. Kapal kontainer cenderung lebih efisien, karena dengan besaran kapal yang sama bisa mengangkut barang hingga lima kali lipat yang diangkut kapal roro. Dengan demikian, kapal kontainer bisa menerapkan harga murah jika dibandingkan kapal roro.
“Hal ini terpaksa kami ikuti juga, karena jika tidak, maka tidak ada pemilik barang yang mau mengikuti kapal roro. Sebagai gambarannya adalah lintas penyeberangan Lembar-Padangbai yang secara perhitungan sebenarnya masih rendah memiliki tarif truk Rp100 ribu/mil. Sementara untuk lintas Semarang-Kumai, tarif untuk truk hanya Rp40 ribu/mil. Sangat jauh sekali,” ujarnya.
Kondisi ini jika tidak diperhatikan oleh pemerintah, seperti sektor transportasi udara, jelas Rachmatika, maka pengusaha akan kesulitan dalam mengoperasikan kapalnya, dan dikhawatirkan sisi keselamatan penumpang yang akan dikorbankan.
Pertanyaan terkait nasib RORO, sampai kapan pemerintah anak tirikan pelayaran swasta, Rachmatika dengan tegas berharap agar pemerintah tidak tutup mata dan menganaktirikan perusahaan pelayaran swasta yang selama ini telah memberikan sumbangsih cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan lintas wilayah. Ia mendorong pemerintah memberikan perlakuan setara kepada operator kapal penumpang swasta.
“Kami juga menginginkan bahwa perlakuan tersebut juga diberikan kepada kami selaku operator kapal penumpang swasta, seperti biaya sandar yang murah, pembebasan pajak BBM, pembebasan PNBP dan biaya yang lain seperti halnya moda udara, sehingga ada kesetaraan yang sama dengan lainnya, karena kami juga tidak mendapatkan subsidi PSO,” pungkasnya
