Pamekasan | SIGAP88 – Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyatakan terkait anggaran pengawasan pilkada 2024 pihaknya telah mengusulkan sejak jauh hari ke Pemerintah setempat
“Untuk anggaran bagi kami(Bawaslu-red) sudah clear, tinggal pihak Pemerintah Daerah Pamekasan, tinggal menunggu pemerintah saja kapan mereka memutuskan besaran anggaran yang akan dihibahkan ke kami untuk pelaksanaan pengawasan pemilu” kata Sukma Umbara Tirta Firdaus, Ketua Bawaslu Pamekasan, Sabtu (4/11)
Sukma menambahkan, “awalnya kami mengajukan sesuai dengan yang kami butuhkan sebesar Rp 22 milyar, akan tetapi Pemkab merasa tidak mampu,” ungkap Sukma
Dijelaskan Sukma bahwa pihaknya juga melakukan rasionalisasi dan mengajukan kembali dengan hasil revisi sebesar Rp 18 milyar hingga turun lagi sampai Rp 15,8 milyar.
Namun kata Sukma, Pemda tidak mampu dengan dalih keterbatasan dana
“Pemerintah daerah menyampaikan hanya mampu Rp 10 milyar, dikarenakan keterbatasan anggaran,” kata Sukma
Sukma merinci, apabila pemerintah memberikan anggaran untuk Bawaslu senilai Rp 10 milyar kurang maksimal melakukan pengawasan.
“Anggaran tersebut kurang maksimal bagi kami dalam melakukan pengawasan Pilkada sampai tingkat desa hingga TPS kurang cukup,” jelasnya.
Menurutnya, apabila hal itu dipaksakan pengawasan kurang maksimal
“Apabila ada sesuatu yang tidak di inginkan, kami yang jadi sasaran dengan alasan kurang pengawasan,” tegasnya.
“Kami berharap pengajuan terakhir Rp 15,8 bisa di setujui oleh Pemkab dan saat ini Pemkab masih dalam penggodokan anggaran yang akan di kucurkan kepada kami,” terangnya.
Sesuai standar, sambung Sukma anggaran yang dibutuhkan oleh Bawaslu adalah 30 persen dari yang di terima KPU dari Pemkab. Jadi apabila KPU sebesar Rp 50 milyar, 30 persennya adalah Rp 15 milyar.
“Demi memaksimalkan fungsi pengawasan, kami berharap Pemkab bisa memenuhi pengajuan kami,” pungkasnya