SUMENEP | SIGAP88 – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat Paripurna dengan agenda, Nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berlangsung di ruang rapat DPRD Sumenep. Senin (06/10/2025).
Rapat paripurna yang dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD juga dihadiri oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, segenap Forkopimda, dan segenap OOD, Camat para tokoh masyarakat dan LSM.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, arah kebijakan keuangan tahun 2026 akan difokuskan kepada peningkatan kinerja pelayanan publik.
“Kebijakan keuangan tahun 2026 akan fokus kepada peningkatan kinerja pelayanan publik,” kata Bupati Achmad Fauzi di depan anggota sidang
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Dengan tema, “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
Maka, anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas riil daerah.
Setiap alokasi anggaran perangkat daerah ditetapkan berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar-OPD.
“Alokasi anggaran tetap mengacu kepada riil yang di butuhkan, bukan semata pemerataan di setiap OPD,” tuturnya
Dengan begitu setiap alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan dan manfaatnya kepada masyarakat.
Bahkan, Bupati menjelaskan, anggaran 2026, Pemkab Sumenep memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun.
Dari jumlah itu, dan menargetkan PAD mencapai Rp334,3 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,68 triliun.
“Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,21 triliun yang meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer,” jelasnya.
Hal itu juga menimbulkan defisit sebesar Rp184,2 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
“Nantinya, APBD tetap seimbang dan kredibel tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah,” tegasnya.
