RS Paru Mohammad Nur Tak Berizin, Satpol PP Pamekasan Segera Tindaklanjuti Surat dari DPMPTSP

683
kusairi
Kusairi, Kasat Pol PP Kabupaten Pamekasan

Pamekasan | SIGAP88 – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Pamekasan, Madura, Jawa Timur segera menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) tentang pembangunan Rumah Sakit Paru Mohammad Nur di jalan Jalmak yang belum mengantongi izin

Kasat Pol PP Pamekasan, Kusairi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

“Benar Mas, kami menerima surat dari DPMPTSP dan kami akan menindaklanjuti,” kata Kasatpol PP Kusairi saat ditemui media ini, Rabu (25/8)

Kusairi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktur RS Mohammad Nur “Tindaklanjutnya, kami mengirim surat kepada Direktur RS Mohammad Nur untuk melakukan pertemuan dan berkordinasi” ucap Kusairi.

Kusairi menambahkan, bahwa RS merupakan kebutuhan bersama maka harus mengacu pada aturan yang ada

“Karena ini menyangkut rumah sakit yang merupakan suatu kebutuhan bersama, atau kebutuhan umum tetap harus mengacu kepada aturan yang ada, seperti harus melengkapi semua izin yang diperlukan,” jelasnya

Hal itu kata Kusairi, perlu duduk bersama semua pihak yang berkompeten seperti, DLH, Dishub, Dinas PUPR untuk menentukan langkah apa yang harus di ambil. “Kami tetap akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan SOP,” tegasnya

“Kami akan melakukan tahapan tahapan, seperti surat teguran dengan upaya penutupan sementara, guna ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” terangnya.

Mengingat pentingnya rumah sakit itu, kami akan melakukan sesuai prosedur, artinya harus tetap memiliki izin.

“Kami akan mendatangi Direktur Rumah Sakit Mohammad Nur dan instansi terkait untuk sesegera mungkin menyelesaikan apa yang menjadi persyaratan berdirinya bangunan tersebut,” ujarnya.

Sementara, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang hal tersebut adalah Perda Nomer 3 tahun 2019 tentang ketertiban umum.

“Didalam Perda Nomer 3 tahun 2019 telah di jabarkan tentang tertib usaha, tertib jalan, tertib angkutan serta tertib bangunan, sehingga kami Satpol PP akan tetap bertindak sesuai SOP,” tandasnya. (By)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE