Perjuangkan Nasib Sekitar 9500 KK Di Tanah Milik TNI AL, Ini Kata Politisi PPP

458

Pasuruan, Sigap88 – Nasib warga disekitar kawasan tanah milik TNI AL di wilayah Grati Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian khusus bagi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan K.H Saifulloh Damanhuri.

Ketua Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan, yang sekaligus Ketua PANSUS Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini tengah memperjuangkan nasib kurang lebih 9600 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di 10 desa yang masuk dalam tanah Milik TNI AL Grati.

“Masyarakat Grati, butuh kejelasan nasib, dimana selama ini masyarakat grati hanya mendapatkan fasilitas ( menyalurkan aspirasi ) untuk perjuangan mereka melalui pemerintah Kabupaten Pasuruan,” Ungkap K.H Saifulloh Damanhuri.

Menurut orang yang akrab disapa Gus Iful itu, nasib warga yang berdiri diatas lahan milik TNI AL, ini perlu diperjuangkan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

“Mereka butuh solusi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu punya tempat tinggal yang layak, dimana ada listrik, rumah layak huni, tempat Ibadah dan tempat bermain anak-anak serta fasilitas pendidikan dan lain – lain, yang tidak terganggu dengan adanya Latihan yang di lakukan oleh TNI AL,” Paparnya.

Diketahui bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.2158 K / Pdt / 2009 menyatakan bahwa TNI AL memenangkan gugatan atas warga Alas tlogo, Grati Kabupaten Pasuruan, beberapa tahun silam.

Selain itu juga, dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kepada Bupati Pasuruan Tanggal 1 Oktober 2019, perihal Permasalahan Pemukiman di Kawasan TNI AL Grati Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan diminta untuk mengambil kebijakan strategis dalam Perubahan RTRW agar Kementerian Dalam Negeri juga dapat mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan Pemukiman tersebut.

Hal itu juga mengacu pada berdasarkan Surat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kepada Dirjen Tata Ruang, Pada Tanggal 6 Agustus 2019, perihal Permohonan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan TNI AL di Grati Pasuruan.

Sehingga, TNI AL telah mempersiapkan lahan kurang lebih 376 H.a yang diperuntukkan untuk warga dikawasan tersebut, guna merelokasi Pemukim yang berada di tanah latihan TNI AL.

Sesuai dengan Paparan Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan Tanggal 1 oktober 2020, untuk wilayah Tanah TNI AL telah dirubah sesuai surat dari Mabesal, pada Tanggal 19 Agustus 2019 kepada Bupati Pasuruan.

Dalam surat tersebut, jelas menyatakan bahwa TNI AL tidak sependapat dengan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2010, dimana dalam perda tersebut, tanah TNI AL di ploting ploting Peruntukannya, diantaranya untuk Kawasan Peruntukan Industri, pertanian lahan basah dan lahan kering serta Pemukiman dan lain – lain.

Adapun dalam Surat Mabes AL kepada Dirjen Tata Ruang Perubahan Peruntukan tanah di wilayah Hankam, lebih Jelas maksud dan Tujuannya sesuai dengan Rencana rinci wilayah pertahanan yang dibuat oleh TNI AL.

“Harusnya, peran serta Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan konflik antara masyarakat dan TNI AL, mengingat dimana TNI AL telah Mengalokasikan tanah seluas 376 H.a di sisi barat Lahan TNI AL untuk merelokasi warga pemukim,” Terang Damanhuri.

Gus Iful juga menjelaskan, ketika tidak ada langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, TNI AL bisa mengambil langkah hukum, dimana Eksekusi putusan Mahkamah Agung No.2158 K / Pdt / 2009, dimana Masyarakat malah tidak bisa mendapatkan keuntungan apa- apa.

“Yang Harus kita ingat, wilayah pertahanan itu mutlak dibutuhkan Negara. dan setiap pemerintah daerah wajib menyediakan daerah cadangan untuk dijadikan wilayah pertahanan,” Pungkasnya. (Gun)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE