Pemkab Pamekasan Tekan Peredaran Rokok Illegal

135

Pamekasan | Sigap88 – Dalam rangka memberantas peredaran rokok illegal pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur berencana akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 25 persen dari total Rp 64,5 miliar.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Pamekasan Sri Puja Astutik menyampaikan kepada awak media, demi menekan terjadinya tindakan hukum terhadap peredaran rokok ilkegal, pihaknya menganggarkan 25 persen dari total Rp 64,5 miliar.

“Pemkab Pamekasan akan menganggarkan 25 persen dari total Rp 64,5 miliar dari DBHCHT untuk penegakan hukum rokok illegal,” kata Astutik. Kamis (5/8/2021) kemaren saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan Bupati Pamekasan.

Dalam melakukan penegakan hukum tersebut Astutik mengatakan, melibatkan beberapa instansi, seperti Bea Cukai TNI/Polri dan instansi terkait.

“Penegakan hukum tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, dana BHCT tahun 2021, dialokasikan 25 persen untuk bidang kegiatan penegakan hukum,” jelasnya

Dalam hal ini kata Astutik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag,) mempunyai tugas memberikan sosialisasi dalam ketentuan perundang undangan di bidang cukai,

Tim penegakan hukum tentang penanganan rokok illegal meliputi, Bea cukai dan TNI/Polri, sedangkan, Disperindag untuk pembangunan KIHT. “Tim bentukan Disperindag dapat memantau dan mengevaluasi serta mengidentifikasi rokok illegal,” paparnya.

“Apabila nantinya ada temuan di lapangan oleh tim maka permasalahan tersebut akan di limpahkan kepada Bea Cukai,” jelasnya.

Dirinya berharap, semoga dengan di bentuknya tim dan kerja sama yang intens akan membuahkan hasil maksimal dalam rangka pemberantasan rokok illegal di bumi Gerbang Salam. (Koes)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE