Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran CPNS 2021, 570 Instansi Buka Formasi

Pendafataran mulai dari 30 Juni – 21 Juli 2021

212

SIGAP88.COM – Pendaftaran CPNS 2021 yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi dibuka pada 30 Juni 2021. Peserta pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK bisa mendaftarkan pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo menyampaikan ada 570 instansi itu terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan dari total 570 instansi itu tersedia 689.623 formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga PPPK.

Berhubung saat ini masih kondisi pandemi Covid-19, ia menyatakan, proses penerimaan akan diterapkan dengan protokol kesehatan super ketat.”Itu karena BKN tak ingin seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kali ini jadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19″ terangnys.

Dikutip dari detikfinance, Kamis (1/7/2021), berikut daftar 570 Instansi Pemerintah yang membuka lowongan CPNS 2021:

Kementerian dan Lembaga
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Pertanian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kejaksaan Agung
Badan Intelijen Negara
Sekretariat Jenderal MPR RI
Sekretariat Jenderal DPR RI
Mahkamah Agung RI
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pusat Statistik
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Badan Informasi Geospasial
Badan Kependudukan dan KB Nasional
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Perpustakaan Nasional RI
Badan Standardisasi Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Kepolisian Negara
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Narkotika Nasional
Setjen Komnas HAM
Setjen Dewan Perwakilan Daerah
Badan Keamanan Laut RI
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pemerintah Provinsi
Pemerintah Daerah Istimewa Aceh
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Lampung
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kab. Aceh Barat
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
Pemerintah Kab. Aceh Besar
Pemerintah Kab. Aceh Jaya
Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Pemerintah Kab. Aceh Singkil
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
Pemerintah Kab. Aceh Tengah
Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
Pemerintah Kab. Aceh Timur
Pemerintah Kab. Aceh Utara
Pemerintah Kab. Agam
Pemerintah Kab. Alor
Pemerintah Kab. Asahan
Pemerintah Kab. Asmat
Pemerintah Kab. Badung
Pemerintah Kab. Balangan
Pemerintah Kab. Bandung
Pemerintah Kab. Bandung Barat
Pemerintah Kab. Banggai
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
Pemerintah Kab. Banggai Laut
Pemerintah Kab. Bangka
Pemerintah Kab. Bangka Selatan
Pemerintah Kab. Bangka Tengah
Pemerintah Kab. Bangkalan
Pemerintah Kab. Bangli
Pemerintah Kab. Banjar
Pemerintah Kab. Banjarnegara
Pemerintah Kab. Bantaeng
Pemerintah Kab. Bantul
Pemerintah Kab. Banyuasin
Pemerintah Kab. Banyumas
Pemerintah Kab. Banyuwangi
Pemerintah Kab. Barito Kuala
Pemerintah Kab. Barito Selatan
Pemerintah Kab. Barito Timur
Pemerintah Kab. Barito Utara
Pemerintah Kab. Barru
Pemerintah Kab. Batang
Pemerintah Kab. Batubara
Pemerintah Kab. Bekasi
Pemerintah Kab. Belitung
Pemerintah Kab. Belitung Timur
Pemerintah Kab. Belu
Pemerintah Kab. Bener Meriah
Pemerintah Kab. Bengkalis
Pemerintah Kab. Bengkayang
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
Pemerintah Kab. Berau
Pemerintah Kab. Biak Numfor
Pemerintah Kab. Bima
Pemerintah Kab. Bintan
Pemerintah Kab. Bireuen
Pemerintah Kab. Blitar
Pemerintah Kab. Blora
Pemerintah Kab. Boalemo
Pemerintah Kab. Bogor
Pemerintah Kab. Bojonegoro
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
Pemerintah Kab. Bombana
Pemerintah Kab. Bondowoso
Pemerintah Kab. Bone
Pemerintah Kab. Bone Bolango
Pemerintah Kab. Boyolali
Pemerintah Kab. Brebes
Pemerintah Kab. Buleleng
Pemerintah Kab. Bulukumba
Pemerintah Kab. Bulungan
Pemerintah Kab. Buol
Pemerintah Kab. Buru
Pemerintah Kab. Buru Selatan
Pemerintah Kab. Buton
Pemerintah Kab. Buton Selatan
Pemerintah Kab. Buton Tengah
Pemerintah Kab. Buton Utara
Pemerintah Kab. Ciamis
Pemerintah Kab. Cianjur
Pemerintah Kab. Cilacap
Pemerintah Kab. Cirebon
Pemerintah Kab. Dairi
Pemerintah Kab. Deiyai
Pemerintah Kab. Deli Serdang
Pemerintah Kab. Demak
Pemerintah Kab. Dharmasraya
Pemerintah Kab. Dogiyai
Pemerintah Kab. Dompu
Pemerintah Kab. Donggala
Pemerintah Kab. Empat Lawang
Pemerintah Kab. Ende
Pemerintah Kab. Enrekang
Pemerintah Kab. Fak-Fak
Pemerintah Kab. Flores Timur
Pemerintah Kab. Garut
Pemerintah Kab. Gayo Lues
Pemerintah Kab. Gorontalo
Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
Pemerintah Kab. Gowa
Pemerintah Kab. Gresik
Pemerintah Kab. Grobogan
Pemerintah Kab. Gunung Kidul
Pemerintah Kab. Gunung Mas
Pemerintah Kab. Halmahera Barat
Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
Pemerintah Kab. Halmahera Timur
Pemerintah Kab. Halmahera Utara
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
Pemerintah Kab. Indramayu
Pemerintah Kab. Intan Jaya
Pemerintah Kab. Jayapura
Pemerintah Kab. Jayawijaya
Pemerintah Kab. Jember
Pemerintah Kab. Jembrana
Pemerintah Kab. Jeneponto
Pemerintah Kab. Jepara
Pemerintah Kab. Jombang
Pemerintah Kab. Kaimana
Pemerintah Kab. Kampar
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
Pemerintah Kab. Karanganyar
Pemerintah Kab. Karangasem
Pemerintah Kab. Karawang
Pemerintah Kab. Karimun
Pemerintah Kab. Karo
Pemerintah Kab. Katingan
Pemerintah Kab. Kaur
Pemerintah Kab. Kayong Utara
Pemerintah Kab. Kebumen
Pemerintah Kab. Kediri
Pemerintah Kab. Keerom
Pemerintah Kab. Kendal
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
Pemerintah Kab. Kepahiang
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
Pemerintah Kab. Ketapang
Pemerintah Kab. Klaten
Pemerintah Kab. Klungkung
Pemerintah Kab. Kolaka
Pemerintah Kab. Kolaka Timur
Pemerintah Kab. Kolaka Utara
Pemerintah Kab. Konawe
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
Pemerintah Kab. Konawe Selatan
Pemerintah Kab. Konawe Utara
Pemerintah Kab. Kotabaru
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
Pemerintah Kab. Kubu Raya
Pemerintah Kab. Kudus
Pemerintah Kab. Kulon Progo
Pemerintah Kab. Kuningan
Pemerintah Kab. Kupang
Pemerintah Kab. Kutai Barat
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
Pemerintah Kab. Kutai Timur
Pemerintah Kab. Labuhanbatu
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
Pemerintah Kab. Lahat
Pemerintah Kab. Lamandau
Pemerintah Kab. Lamongan
Pemerintah Kab. Lampung Barat
Pemerintah Kab. Lampung Selatan
Pemerintah Kab. Lampung Tengah
Pemerintah Kab. Lampung Timur
Pemerintah Kab. Lampung Utara
Pemerintah Kab. Landak
Pemerintah Kab. Langkat
Pemerintah Kab. Lanny Jaya
Pemerintah Kab. Lebak
Pemerintah Kab. Lembata
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
Pemerintah Kab. Lingga
Pemerintah Kab. Lombok Barat
Pemerintah Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kab. Lombok Timur
Pemerintah Kab. Lombok Utara
Pemerintah Kab. Lumajang
Pemerintah Kab. Luwu
Pemerintah Kab. Luwu Timur
Pemerintah Kab. Luwu Utara
Pemerintah Kab. Madiun
Pemerintah Kab. Magelang
Pemerintah Kab. Magetan
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
Pemerintah Kab. Majalengka
Pemerintah Kab. Majene
Pemerintah Kab. Malaka
Pemerintah Kab. Malang
Pemerintah Kab. Malinau
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
Pemerintah Kab. Maluku Tengah
Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
Pemerintah Kab. Mamasa
Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
Pemerintah Kab. Mamuju
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
Pemerintah Kab. Mandailing Natal
Pemerintah Kab. Manggarai
Pemerintah Kab. Manggarai Barat
Pemerintah Kab. Manggarai Timur
Pemerintah Kab. Manokwari
Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
Pemerintah Kab. Mappi
Pemerintah Kab. Maros
Pemerintah Kab. Maybrat
Pemerintah Kab. Melawi
Pemerintah Kab. Mempawah
Pemerintah Kab. Merauke
Pemerintah Kab. Mesuji
Pemerintah Kab. Mimika
Pemerintah Kab. Minahasa
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
Pemerintah Kab. Minahasa Utara
Pemerintah Kab. Mojokerto
Pemerintah Kab. Morowali
Pemerintah Kab. Morowali Utara
Pemerintah Kab. Muara Enim
Pemerintah Kab. Muna
Pemerintah Kab. Muna Barat
Pemerintah Kab. Murung Raya
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
Pemerintah Kab. Musi Rawas
Pemerintah Kab. Nabire
Pemerintah Kab. Nagan Raya
Pemerintah Kab. Nagekeo
Pemerintah Kab. Natuna
Pemerintah Kab. Nduga
Pemerintah Kab. Ngada
Pemerintah Kab. Nganjuk
Pemerintah Kab. Ngawi
Pemerintah Kab. Nias
Pemerintah Kab. Nias Barat
Pemerintah Kab. Nias Selatan
Pemerintah Kab. Nias Utara
Pemerintah Kab. Nunukan
Pemerintah Kab. Ogan Ilir
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Pemerintah Kab. Pacitan
Pemerintah Kab. Padang Lawas
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
Pemerintah Kab. Padang Pariaman
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
Pemerintah Kab. Pamekasan
Pemerintah Kab. Pandeglang
Pemerintah Kab. Pangandaran
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Pemerintah Kab. Paniai
Pemerintah Kab. Parigi Moutong
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
Pemerintah Kab. Pasangkayu
Pemerintah Kab. Paser
Pemerintah Kab. Pasuruan
Pemerintah Kab. Pati
Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
Pemerintah Kab. Pekalongan
Pemerintah Kab. Pelalawan
Pemerintah Kab. Pemalang
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Pemerintah Kab. Pesawaran
Pemerintah Kab. Pesisir Barat
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
Pemerintah Kab. Pidie
Pemerintah Kab. Pidie Jaya
Pemerintah Kab. Pinrang
Pemerintah Kab. Pohuwato
Pemerintah Kab. Polewali Mandar
Pemerintah Kab. Ponorogo
Pemerintah Kab. Poso
Pemerintah Kab. Pringsewu
Pemerintah Kab. Probolinggo
Pemerintah Kab. Pulang Pisau
Pemerintah Kab. Pulau Morotai
Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
Pemerintah Kab. Puncak
Pemerintah Kab. Purbalingga
Pemerintah Kab. Purwakarta
Pemerintah Kab. Purworejo
Pemerintah Kab. Raja Ampat
Pemerintah Kab. Rembang
Pemerintah Kab. Rokan Hilir
Pemerintah Kab. Rokan Hulu
Pemerintah Kab. Rote Ndao
Pemerintah Kab. Sabu Raijua
Pemerintah Kab. Sambas
Pemerintah Kab. Samosir
Pemerintah Kab. Sampang
Pemerintah Kab. Sanggau
Pemerintah Kab. Sarmi
Pemerintah Kab. Sekadau
Pemerintah Kab. Seluma
Pemerintah Kab. Semarang
Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
Pemerintah Kab. Serang
Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
Pemerintah Kab. Seruyan
Pemerintah Kab. Siak
Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
Pemerintah Kab. Sidoarjo
Pemerintah Kab. Sigi
Pemerintah Kab. Sijunjung
Pemerintah Kab. Sikka
Pemerintah Kab. Simalungun
Pemerintah Kab. Simeulue
Pemerintah Kab. Sinjai
Pemerintah Kab. Sintang
Pemerintah Kab. Situbondo
Pemerintah Kab. Sleman
Pemerintah Kab. Solok
Pemerintah Kab. Solok Selatan
Pemerintah Kab. Soppeng
Pemerintah Kab. Sorong
Pemerintah Kab. Sorong Selatan
Pemerintah Kab. Sragen
Pemerintah Kab. Subang
Pemerintah Kab. Sukabumi
Pemerintah Kab. Sukamara
Pemerintah Kab. Sukoharjo
Pemerintah Kab. Sumba Barat
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
Pemerintah Kab. Sumba Tengah
Pemerintah Kab. Sumba Timur
Pemerintah Kab. Sumbawa
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
Pemerintah Kab. Sumedang
Pemerintah Kab. Sumenep
Pemerintah Kab. Tabalong
Pemerintah Kab. Tabanan
Pemerintah Kab. Takalar
Pemerintah Kab. Tambrauw
Pemerintah Kab. Tana Tidung
Pemerintah Kab. Tana Toraja
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
Pemerintah Kab. Tanah Datar
Pemerintah Kab. Tanah Laut
Pemerintah Kab. Tangerang
Pemerintah Kab. Tanggamus
Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
Pemerintah Kab. Tapin
Pemerintah Kab. Tasikmalaya
Pemerintah Kab. Tegal
Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
Pemerintah Kab. Teluk Wondama
Pemerintah Kab. Temanggung
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
Pemerintah Kab. Toba Samosir
Pemerintah Kab. Tojo Una Una
Pemerintah Kab. Tolikara
Pemerintah Kab. Tolitoli
Pemerintah Kab. Toraja Utara
Pemerintah Kab. Trenggalek
Pemerintah Kab. Tuban
Pemerintah Kab. Tulang Bawang
Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
Pemerintah Kab. Tulungagung
Pemerintah Kab. Wajo
Pemerintah Kab. Wakatobi
Pemerintah Kab. Waropen
Pemerintah Kab. Way Kanan
Pemerintah Kab. Wonogiri
Pemerintah Kab. Wonosobo
Pemerintah Kab. Yahukimo
Pemerintah Kab. Yalimo

Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Ambon
Pemerintah Kota Balikpapan
Pemerintah Kota Banda Aceh
Pemerintah Kota Bandar Lampung
Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Banjar
Pemerintah Kota Banjarbaru
Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Batam
Pemerintah Kota Batu
Pemerintah Kota Baubau
Pemerintah Kota Bekasi
Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Kota Bima
Pemerintah Kota Binjai
Pemerintah Kota Bitung
Pemerintah Kota Blitar
Pemerintah Kota Bogor
Pemerintah Kota Bontang
Pemerintah Kota Bukittinggi
Pemerintah Kota Cilegon
Pemerintah Kota Cimahi
Pemerintah Kota Cirebon
Pemerintah Kota Denpasar
Pemerintah Kota Depok
Pemerintah Kota Dumai
Pemerintah Kota Gorontalo
Pemerintah Kota Gunung Sitoli
Pemerintah Kota Jayapura
Pemerintah Kota Kediri
Pemerintah Kota Kendari
Pemerintah Kota KotaMobagu
Pemerintah Kota Kupang
Pemerintah Kota Langsa
Pemerintah Kota Lhokseumawe
Pemerintah Kota Lubuk Linggau
Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Kota Magelang
Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Manado
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kota Medan
Pemerintah Kota Metro
Pemerintah Kota Mojokerto
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Kota Padang Panjang
Pemerintah Kota Padangsidimpuan
Pemerintah Kota Pagar Alam
Pemerintah Kota Palangka Raya
Pemerintah Kota Palembang
Pemerintah Kota Palopo
Pemerintah Kota Palu
Pemerintah Kota Pangkal Pinang
Pemerintah Kota Parepare
Pemerintah Kota Pariaman
Pemerintah Kota Pasuruan
Pemerintah Kota Payakumbuh
Pemerintah Kota Pekalongan
Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Pematang Siantar
Pemerintah Kota Prabumulih
Pemerintah Kota Probolinggo
Pemerintah Kota Sabang
Pemerintah Kota Salatiga
Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Kota Sawahlunto
Pemerintah Kota Semarang
Pemerintah Kota Serang
Pemerintah Kota Sibolga
Pemerintah Kota Singkawang
Pemerintah Kota Solok
Pemerintah Kota Sorong
Pemerintah Kota Subulussalam
Pemerintah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Sungai Penuh
Pemerintah Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Pemerintah Kota Tanjungpinang
Pemerintah Kota Tarakan
Pemerintah Kota Tasikmalaya
Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Pemerintah Kota Tegal
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Kota Tomohon
Pemerintah Kota Tual
Pemerintah Kota Yogyakarta

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE