Pemdes Batu Putih Laok Gelar Musdes RKP Tahun Anggaran 2022

119

Sumenep | SIGAP88 – Pemerintah Desa (Pemdes) Batu Putih Laok, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Kepala Desa(Kades) Batu Putih Laok, Hasan memimpin Musdes Penyusunan RKP-Desa. Dalam sambutannya, Hasan menyampaikan, musyawarah tersebut merupakan pembahasan perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan di tahun 2022.

“Rapat ini akan membahas perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan nanti di Tahun 2022 sehingga pembangunan nanti bener benar terprogram dengan baik dengan penuh ketransparanan,” kata Hasan di pendopo Balai Desa Batu Putih Laok, Senin (6/9)

Hasan mengajak kepada semua perwakilan dusun di Desa Batu Putih Laok, untuk bisa mengusulkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Jadi, rapat ini bertujuan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dalam skala prioritas,” jelasnya.

Sehingga, dana yang akan di kucurkan nantinya dari pemerintah benar benar terlaksana dengan baik kepada pembangunan dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

“Setiap Dusun diberi kesempatan untuk mengusulkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2022,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Camat Batu putih Mujib, S.Sos mengatakan RKP tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

“RKP harus mengacu kepada RPJM Desa yang telah diputuskan bersama oleh Kepala Desa dari hasil musyawarah semua elemen masyarakat Desa,” urainya.

Mujib berharap, melalui Rapat RKP itu setiap Dusun di Desa Batu Putih Laok bisa memberikan usulan yang benar benar prioritas demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui RKP ini dapat dengan jelas pembangunan yang akan di laksanakan di tahun 2022 sehingga transparansi pengelolaan keuangan dari pemerintah masyatakat akan lebih jelas,” pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, pendamping lokal Desa Basyir menyampaikan dengan di keluarkan UU Nomer 06 tahun 2014 tentang kewenangan Desa dalam mengelola anggaran pembangunan.

“Jadi dalam UU Nomer 06 tahun 2014 Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam mengelola anggaran untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyatakat,” urainya.

Basyir menyampaikan, hasil dari musyawarah ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk mencapai kebijakan pembangunan yang maksimal, efisien dan efektif serta menjadi instrumen akuntabilitas transparansi Pemerintah Desa oleh masyarakat. (Ain)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE