LSM Gempa Gelar Aksi, Pertanyakan IMB Pendirian RS Paru Pamekasan

1238

Pamekasan | SIGAP88 – LSM Gempa Pamekasan, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mall pelayanan Publik jalan raya Panglegur Pamekasan.

Massa aksi mempertanyakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Sakit (RS) Paru Mohammad Nur yang ada di jalan Jalmak Kecamatan setempat.

Kordinator lapangan (Korlap) aksi Fery mengatakan, kedatangannya di halaman mall pelayanan publik untuk mempertanyakan terkait IMB RS Paru

“Kedatangan kami kesini untuk mempertanyakan ijin pembangunan Rumah Sakit Paru yang ada di jalan Jalmak” kata Fery. Rabu (25/8)

Bahkan Fery mengungkapkan, bukan rahasia lagi bagi Kabupaten Pamekasan ini, banyak sekali usaha yang tidak mempunyai ijin. “Banyak pembangunan dan usaha yang tidak mempunyai ijin, akan tetapi tetap beroperasi,” cetus Fery.

“Banyak sekali pembangunan yang sampai saat ini tanpa di sertai surat ijin pembangunan, yang hari ini kami pertanyakan adalah IMB Rumah Sakit Paru Mohammad Nur,” tegas Fery.

Bahkan Fery menganggap, Dinas Perizinan Pamekasan bungkam tentang pelaksanaan pembangunan yang sedang dimulai pengurukannya.

“Dinas Perizinan diam saja, dan setelah masyarakat dan pihak kami mempertanyakan hanya berdalih tidak tahu,” teriaknya.

Jelas Fery, pendirian bangunan yang tanpa di sertai surat ijin melanggar peraturan perundang undangan.

Sementara, ketua LSM Gempa Abdus Salam mengatakan, pihaknya telah memberikan tembusan kepada Dinas terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk tata ruang, namun semua tidak hadir

“Kami menegaskan kepada Dinas Perizinan, apabila tidak ada ijin pembangunan Rumah Sakit tersebut, segera memberikan surat kepada Satpol PP agar menutup pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) Pamekasan, Supriyanto, S.Sos, M.Si menyampaikan, pembangunan RS Paru Muhammad Nur di jalan Jalmak masih dalam proses dan pemenuhan komitmen masih dalam proses juga.

Pemenuhan komitmen tersebut adalah IKTR (Informasi Kesesuaian Tata Ruang) yang di keluarkan oleh PUPR. “Saya tidak tahu apakah lahan tersebut bisa dipergunakan untuk pemukiman atau yang lain,” jelasnya

“Saya saat ini tidak bisa menjawab tentang proses perizinan ini, karena kami dinas perizinan masih menunggu masuknya rekomendasi dari dinas terkait, baru kami akan menertibkan IMB,” terang Supriyanto.

Menurutnya, yang perlu di pahami adalah mengenai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari DLH dan Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dari Dishub

Selanjutnya, dari proses Amdal tersebut akan mendapat rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman untuk mengurus IMBnya.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan surat atau rekom tentang proses tersebut, sehingga sampai saat ini belum terbit ijin IMB,” tegasnya.

Selanjutnya, kami telah menerbitkan surat yang di sampaikan kepada Satpol PP, untuk melakukan langkah sesuai dengan Perda yang ada. (By)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE