Lsm Di Pasuruan Desak Kejaksaan Ungkap Dalang Pemotongan Dana BOP Ponpes

51

Pasuruan, Sigap88 – Sejumlah Lsm di Pasuruan, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, di jalan Panglima Sudirman (Pangsud) Kota Pasuruan, Kamis (3/6/21).

kedatangan sejumlah Lsm itu terkait dengan adanya pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

“Kedatangan kami, mendorong pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, untuk lebih proaktif menelisik aliran dana BOP itu kemana saja dan siapa master mind dalang intelektual dalam kasus ini, dan tidak berhenti pada 5 orang tersangka saja,” Kata Direktur Pusaka, Lujeng Sudarto.

Menurut Lujeng, pihak Kejari Kota Pasuruan harus bekerjasama dengan PPATK dalam menelisik aliran dana BOP, “Artinya, kasus BOP ini bisa jadi akan muncul tindak pidana pencucian uang,” Jelas Lujeng.

Senada dengan Ketua Lsm GMBI Pasuruan Raya Ashari, yang juga mendesak pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, untuk menyelidiki aliran dan dan penerima dana BOP bukan hanya tahap l saja, tapi juga tahap l, ll, tiga dan empat.

“Dari 5 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan, ini baru kasus BOP tahap l. sedangkan yang kita bawa ini data BOP tahap 2, 3 dan 4,” Kata Ashari.

Saat ditanya mengenai keterlibatan fraksi partai politik, Ashari menjelaskan bahwa, pihak akan segera melengkapi bukti – bukti untuk diserahkan ke Kejaksaan.

“Kita akan segera melengkapi bukti – bukti untuk kita serahkan ke Kejaksaan, untuk mengungkap siapa yang menjadi master mind atau dalang intelektual dalam kasus BOP ini,” Jelasnya.

Sementara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pasuruan Kota Wahyudi, mengatakan bahwa, pihaknya saat ini hanya menerima laporan kasus BOP tahap l yang sedang dalam proses di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

“Data yang dibawa saat ini hanya data biasa. apabila ada indikasi penyimpangan, silahkan dilengkapi alat bukti dan tentu kami terima,” Katanya. (Gun)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE