SUMENEP | SIGAP88 — Pemerataan infrastruktur transportasi di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana. Selain membenahi akses jalan di daratan, pemerintah daerah juga harus memastikan penerangan jalan dan fasilitas pelabuhan di kawasan kepulauan tetap memadai untuk menunjang mobilitas masyarakat.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep menargetkan pemasangan 118 titik penerangan jalan umum (PJU) baru pada 2026, membentang di jalur Manding hingga Kepundan.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan penerangan jalan, terutama untuk membantu meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan warga yang beraktivitas pada malam hari.
Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan pemasangan PJU dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan lapangan dan kemampuan anggaran daerah.
“Pada tahun 2026 ini, kami menargetkan pemasangan PJU baru sebanyak 118 titik di sepanjang jalur dari Manding hingga Kepundan,” ujar Dadang saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2026) lalu
Kebutuhan PJU Masih Besar
Target pemasangan 118 titik tersebut belum serta-merta menjawab seluruh kebutuhan penerangan jalan di Sumenep. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas.
Ruas jalan yang membutuhkan penerangan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pengguna jalan, menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
Perluasan jaringan PJU sebelumnya juga dilakukan secara bertahap. Pada 2023, sekitar 70 titik penerangan dipasang di kawasan Lenteng dan Ganding. Sementara pada 2025, jangkauan penerangan jalan diperluas hingga wilayah Kalianget.
Namun, pembangunan lampu jalan tidak berhenti pada pemasangan fasilitas baru. Pemeliharaan menjadi pekerjaan lanjutan agar PJU yang telah tersedia tetap berfungsi dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya.
Salah satu persoalan yang turut ditangani adalah pepohonan di tepi jalan yang berpotensi menghalangi cahaya lampu. Untuk itu, Dishub berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna menangani pohon yang mengganggu efektivitas penerangan.
Dari sisi pembiayaan, program PJU masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah juga berupaya menjajaki dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk memperluas pembangunan infrastruktur perhubungan.
Pelabuhan Kepulauan Butuh Dukungan Anggaran
Persoalan konektivitas Sumenep tidak hanya berada di jalur darat. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, dermaga dan pelabuhan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Fasilitas tersebut menopang perjalanan penumpang, distribusi kebutuhan pokok, serta pergerakan barang dan jasa antarpulau. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai berpotensi menghambat kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dadang mengatakan pemeliharaan fasilitas pelabuhan membutuhkan pembiayaan besar. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.
“Kami berupaya agar dermaga dan pelabuhan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep berada dalam kondisi yang layak untuk menunjang mobilitas masyarakat,” jelasnya.
Kebutuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Sumenep yang memiliki karakteristik wilayah daratan dan kepulauan. Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan fasilitas, tetapi juga harus memastikan sarana yang tersedia dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.
Pavingisasi Raas dan Sapudi Ditargetkan Tuntas
Selain fasilitas pelabuhan, peningkatan akses transportasi di wilayah kepulauan juga dilakukan melalui pekerjaan pavingisasi di Raas dan Sapudi yang ditargetkan selesai pada 2026.
Perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut diharapkan mempermudah aktivitas warga sekaligus menunjang distribusi barang dan jasa. Jalan yang lebih layak dapat menjadi penunjang penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk menghubungkan permukiman dengan pusat pelayanan dan aktivitas perdagangan.
Meski demikian, pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan kawasan daratan. Kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta besarnya biaya pembangunan dan pemeliharaan harus menjadi bagian dari perencanaan.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Jumlah Fasilitas
Pemasangan 118 titik PJU, pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta pavingisasi di Raas dan Sapudi merupakan sejumlah pekerjaan yang ditargetkan pemerintah daerah untuk memperkuat layanan transportasi sepanjang 2026.
Namun, capaian program pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. PJU harus berfungsi optimal, fasilitas pelabuhan perlu terpelihara, sedangkan akses jalan harus mampu menunjang mobilitas warga secara berkelanjutan.
Keterbatasan anggaran dan luasnya cakupan wilayah menjadi tantangan yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat juga berpotensi menentukan seberapa jauh pembangunan dapat menjangkau wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian.
Bagi masyarakat Sumenep, pemerataan infrastruktur bukan semata-mata soal bertambahnya jumlah lampu, jalan, atau fasilitas pelabuhan. Lebih dari itu, pembangunan diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses antara daratan dan kepulauan, sekaligus membuka ruang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.