SUMENEP | SIGAP88 — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk kembali menegaskan komitmen memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Bupati Sumenep menegaskan, makna kemerdekaan bagi pemerintah daerah tidak berhenti pada seremoni upacara. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang berdaulat, adil, dan mampu dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah kepulauan.

Menurutnya, Sumenep bukan hanya wilayah daratan. Kabupaten paling timur Pulau Madura itu memiliki wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian pembangunan secara proporsional.

Karena itu, pembangunan kawasan kepulauan ke depan harus terus dimaksimalkan agar kesenjangan dengan wilayah daratan semakin kecil.

“Bagi pemerintah daerah, kemerdekaan itu berdaulat, adil dan makmur. Kita selalu berusaha agar disparitas antara Sumenep daratan dan kepulauan semakin kecil,” ujarnya usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI, Senin (17/8/2026).

Ia mengatakan, kesetaraan pembangunan menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diarahkan ke kawasan kepulauan, menurutnya, perlu dipahami sebagai bagian dari upaya membangun Sumenep secara utuh.

“Sumenep itu bukan hanya daratan. Kalau ada kebijakan beberapa tahun terakhir yang persentasenya lebih kepada kepulauan, terutama infrastruktur, ini juga harus dipahami masyarakat daratan,” katanya.

Dorong Sumenep sebagai Daerah Kepulauan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung aspirasi menjadikan Sumenep sebagai daerah kepulauan.

Ia menyebut, gagasan tersebut bukan aspirasi baru. Keinginan agar karakter kepulauan Sumenep mendapatkan pengakuan dan ruang kebijakan yang lebih kuat telah disuarakan masyarakat sejak era reformasi, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.

Menurutnya, kepala daerah sebelumnya juga telah memperjuangkan aspirasi tersebut. Kini, dirinya melanjutkan perjuangan tersebut seiring munculnya peluang kebijakan di tingkat nasional.

“Kalau Sumenep berkeinginan menjadi kepulauan, ini sudah menjadi aspirasi sebelum saya menjadi bupati. Setelah reformasi, bupati sebelum saya juga sudah mendapatkan aspirasi dari masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini perjuangan tersebut terkendala karena belum menemukan pintu kebijakan yang tepat. Ketika peluang mulai terbuka, pemerintah daerah memilih melanjutkan aspirasi yang telah diperjuangkan para kepala daerah sebelumnya.

Busana Adat Jadi Pesan Kebinekaan

Nuansa berbeda terlihat dalam peringatan HUT ke-81 RI di Sumenep. Mayoritas peserta upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara.

Bupati menilai penggunaan pakaian adat tersebut bukan sekadar pelengkap seremoni. Menurutnya, keberagaman masyarakat Sumenep merupakan gambaran nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Sumenep, kata dia, tidak hanya memiliki identitas Madura. Di wilayah kepulauan juga terdapat masyarakat dengan latar belakang budaya dari berbagai daerah, termasuk Bugis, Bajo, Sulawesi, hingga kelompok masyarakat lainnya.

“Nusantara yang sangat luas ada di Sumenep. Sumenep itu bukan hanya Madura. Ada Bajo, Bugis, Karo dan sebagainya. Bahasanya juga tidak satu, bukan hanya bahasa Madura,” katanya.

Ia sendiri memilih mengenakan pakaian adat Sulawesi dalam upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Sumenep, khususnya masyarakat kepulauan.

“Orang Sapeken itu banyak yang berasal dari Sulawesi. Hari ini saya memang sengaja memakai baju Sulawesi,” ujarnya.

Soal Warga yang Sempat Dilarang Masuk

Sementara itu, terkait adanya masyarakat yang sempat tidak diperkenankan masuk ke area kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep oleh Satpol PP saat pelaksanaan upacara, Bupati menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan mekanisme dan kekhidmatan pelaksanaan upacara.

Ia mengatakan, pemerintah daerah akan mengevaluasi mekanisme tersebut untuk pelaksanaan upacara pada tahun berikutnya apabila terdapat aspirasi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan dari dalam area kantor Pemkab.

“Pada intinya, mekanisme yang ada agar kegiatan upacara ini khidmat dan khusyuk. Tetapi kalau memang ada aspirasi untuk bisa masuk, nanti mungkin kita evaluasi tahun depan,” katanya.

Namun, ia berharap masyarakat yang ingin mengikuti upacara tetap memperhatikan ketertiban karena kegiatan tersebut hanya berlangsung satu tahun sekali.

Efisiensi Anggaran Tetap Didukung

Bupati juga menanggapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap sejumlah pos anggaran daerah.

Ia menyebut, dana transfer ke Sumenep tidak mengalami pemangkasan, meski terdapat penyesuaian pada dana bagi hasil.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat selama kebijakan tersebut diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan bukan sekadar penghematan tanpa hasil.

“Kalau pemangkasan itu sudah pasti, itu bagian dari efisiensi pemerintah pusat. Walaupun dana transfer di Sumenep memang tidak ada pemangkasan, dana bagi hasil ada pemangkasan,” ujarnya.

Ia menilai efisiensi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena pemerintah pusat juga memiliki sejumlah program yang intervensinya dapat langsung dirasakan masyarakat melalui desa maupun pembangunan jalan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita harus mendukung. Pemerintah pusat melakukan efisiensi bukan untuk foya-foya,” katanya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata dia, esensi peringatan kemerdekaan bukan sekadar memperingati tanggal 17 Agustus dengan upacara. Lebih jauh, kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk memenangkan pembangunan dan memastikan hasilnya dirasakan seluruh masyarakat.

Termasuk masyarakat di kepulauan yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas dan masa depan Sumenep.