JAKARTA | SIGAP88 – Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi perekonomian nasional. Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah penting: memastikan transmisi kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi benar-benar terasa hingga sektor riil.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menilai masih terdapat kesenjangan antara efektivitas kebijakan menjaga stabilitas makroekonomi dengan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).
Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi utama, yakni biaya (cost) dan akses (access).
Dari sisi biaya, kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga acuan dapat memberikan respons relatif cepat terhadap pasar keuangan. Namun, dampak kebijakan tersebut belum tentu langsung dirasakan pelaku usaha di lapisan bawah.
Ia mencontohkan kondisi ketika stabilitas nilai tukar dan respons pasar keuangan menunjukkan perbaikan, sementara penyaluran kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menghadapi perlambatan.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelas Achsanul.
Kebijakan Moneter Jangan Berhenti di Pasar Keuangan
Achsanul menilai BI di bawah kepemimpinan baru tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek dan respons terhadap dinamika pasar keuangan global.
Gubernur BI mendatang, menurut dia, perlu mendorong kebijakan makroprudensial yang lebih efektif agar likuiditas perbankan dapat mengalir lebih kuat ke sektor riil.
Persoalan akses pembiayaan menjadi penting karena UMKM memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pembiayaan tersendat, kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan maupun mengembangkan usaha ikut tertekan.
Dampaknya pun dapat merembet pada daya beli masyarakat dan akhirnya memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegasnya.
Karena itu, kepemimpinan BI mendatang diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat jalur transmisi kebijakan menuju sektor produktif.
Achsanul juga mendorong penguatan koordinasi antara BI, pemerintah, dan otoritas terkait agar kebijakan moneter tidak berhenti sebagai indikator statistik di tingkat makro, melainkan mampu menciptakan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Dengan demikian, stabilitas ekonomi tidak hanya tercermin dari pergerakan rupiah maupun respons pasar keuangan, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha di tingkat bawah memperoleh modal, mempertahankan kegiatan usaha, dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.