SURABAYA | SIGAP88 — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memberikan penghargaan Dwija Praja Nugraha kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pendidikan.
Penghargaan tertinggi PB PGRI bagi kepala daerah itu diserahkan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam audiensi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (8/8/2026).
Namun, penghargaan tersebut tidak hanya berbicara tentang capaian pendidikan. Di balik berbagai prestasi yang dipaparkan pemerintah, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang menyangkut pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan guru, termasuk persoalan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
PB PGRI menilai dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.
Dasar Penghargaan Dan Capaian Pendidikan
Penghargaan tersebut diberikan PB PGRI setelah menilai sejumlah kebijakan dan capaian pendidikan di Jawa Timur. Organisasi profesi guru itu menyebut dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan terlihat dari kebijakan, dukungan anggaran, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Salah satu capaian yang disampaikan dalam audiensi adalah tingginya jumlah siswa asal Jawa Timur yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut daerah ini menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di PTN secara nasional selama tujuh tahun berturut-turut, melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), sejak 2019 hingga 2026.
Di sektor pendidikan vokasi, Jawa Timur juga disebut kembali meraih Juara Umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah tingkat nasional 2026.
Capaian tersebut menjadi gelar juara umum keempat secara berturut-turut. Pemerintah provinsi menyebut hasil itu memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu barometer pendidikan vokasi nasional.
Sementara dari sisi prestasi talenta pelajar, data Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) per 12 Mei 2026 mencatat sebanyak 45.839 medali diraih pelajar Jawa Timur.
Medali tersebut berasal dari berbagai kompetisi pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK hingga pendidikan khusus, dengan bidang prestasi yang mencakup seni dan budaya, riset dan inovasi, serta olahraga.
Deretan capaian tersebut menjadi bagian dari argumentasi pemerintah daerah bahwa ekosistem pendidikan di Jawa Timur tidak hanya diarahkan pada pemerataan akses, tetapi juga penguatan prestasi dan pengembangan talenta pelajar.
Pemerataan Akses Pendidikan
Di luar capaian prestasi, persoalan pemerataan akses pendidikan menjadi bagian lain yang disorot dalam kebijakan pendidikan Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026 menyiapkan program beasiswa serta keringanan biaya pendidikan dengan total kuota lebih dari 143 ribu penerima.
Program tersebut terdiri atas 81.131 kuota beasiswa dan potongan biaya pendidikan bagi calon siswa SMA/SMK swasta. Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, tersedia sekitar 62 ribu kuota beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang menghadapi kendala biaya.
“Karena pendidikan berkualitas adalah hak bagi seluruh masyarakat. Semua berhak mendapatkan akses yang sama,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa
Bagi pemerintah daerah, perluasan akses pendidikan tidak cukup hanya dengan meningkatkan capaian akademik. Kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia.
Di titik ini, penghargaan yang diberikan PB PGRI tidak hanya berkaitan dengan deretan prestasi siswa. Kebijakan pembiayaan pendidikan dan upaya memperluas akses menjadi bagian dari ukuran keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.
TPG Jadi Pekerjaan Rumah
Di tengah berbagai capaian pendidikan tersebut, persoalan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.
Salah satunya terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG). Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih berupaya mencari solusi atas persoalan tersebut bersama pemerintah pusat.
Khofifah mengatakan penyelesaian TPG menjadi tugas bersama pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga hak guru dapat diberikan secara layak.
“TPG ini menjadi tugas kita bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan harapan segera kita mencarikan solusi terbaik agar bisa diberikan kepada guru-guru,” ujarnya.
Persoalan kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam pembahasan kualitas pendidikan. Sebab, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada capaian siswa, fasilitas sekolah, maupun kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kondisi tenaga pendidik yang menjalankan proses pembelajaran.
PGRI sendiri menilai keberpihakan terhadap guru menjadi salah satu indikator penting dalam menilai komitmen kepala daerah terhadap dunia pendidikan.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan penghargaan Dwija Praja Nugraha diberikan melalui kriteria yang ketat. Menurut dia, tidak banyak kepala daerah tingkat provinsi yang menerima penghargaan tersebut karena proses penilaiannya cukup berat.
“Dwija Praja Nugraha itu adalah penghargaan tertinggi kami kepada gubernur, bupati, wali kota. Gubernur biasanya sangat sedikit karena kriterianya sangat berat,” kata Unifah.
Ia menyebut dukungan kebijakan dan anggaran pendidikan di Jawa Timur menjadi salah satu pertimbangan PGRI. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi guru, dunia usaha dan dunia kerja juga dinilai telah berjalan.
“Kami menganggap bahwa Jawa Timur dipimpin Ibu Khofifah punya komitmen yang sangat kuat,” ujarnya.
Meski demikian, penghargaan tersebut sekaligus menyisakan ruang evaluasi. Berbagai capaian pendidikan menjadi catatan positif, tetapi persoalan pemerataan dan kesejahteraan guru tetap membutuhkan penyelesaian konkret, termasuk terkait TPG.
Sorotan Internasional
Selain menilai kebijakan pendidikan di tingkat daerah, PB PGRI juga menyebut Jawa Timur mendapat perhatian dalam program Go Public! Fund Education yang digagas Education International.
Program tersebut merupakan kampanye untuk mendorong pemerintah di berbagai negara memperkuat investasi dan pendanaan pada sistem pendidikan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan keterlibatan Jawa Timur dalam program tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan capaian pendidikan yang dinilai mendapat perhatian di tingkat internasional.
Menurut Unifah, Education International memotret berbagai kebijakan dan capaian tersebut melalui pemberitaan media serta sejumlah perangkat yang digunakan dalam penilaian.
“Di dunia internasional Ibu Khofifah sudah sangat dikenal,” ujarnya.
Audiensi penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri jajaran PB PGRI, PGRI Jawa Timur dan Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Dari sisi pemerintah daerah, penghargaan Dwija Praja Nugraha menjadi apresiasi atas kebijakan pendidikan yang telah berjalan. Namun bagi dunia pendidikan, penghargaan tersebut pada saat yang sama membawa konsekuensi untuk memastikan capaian yang telah diraih benar-benar berbanding lurus dengan pemerataan akses dan kesejahteraan guru.
Sebab, ukuran keberhasilan pendidikan pada akhirnya bukan hanya seberapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi sejauh mana masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan guru mendapatkan penghargaan serta kesejahteraan yang semestinya.