BANGKALAN | SIGAP88 – Pulau Madura menjadi fokus percepatan pembangunan melalui Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat Tahun 2026. Program kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya itu akan menghadirkan puluhan proyek infrastruktur serta berbagai program sosial dan kemanusiaan yang menyasar empat kabupaten di Madura.
Sedikitnya 33 jembatan, 52 sumur bor, renovasi 400 rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sekolah hingga rumah ibadah menjadi bagian dari program tersebut. Keseluruhan proyek itu akan dilaksanakan secara bertahap di empat kabupaten di Pulau Madura. Pelaksanaannya resmi dimulai di Alun-alun Bangkalan, Senin (6/7), oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin.
Pemilihan Pulau Madura sebagai lokasi Karya Bakti Skala Besar TNI AD Tahun 2026 didasarkan pada kebutuhan percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai kawasan ini memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur, permukiman, pelayanan dasar hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat, program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga di empat kabupaten di Pulau Madura.
Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD Tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pekerjaan yang disiapkan meliputi peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan akses air bersih, serta perbaikan kualitas hunian melalui renovasi rumah tidak layak huni yang dilengkapi fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Di sektor pelayanan publik, program tersebut juga mencakup pembangunan 20 sekolah, 20 rumah ibadah, serta empat panti asuhan. Sementara pada bidang sosial dan kemanusiaan, masyarakat akan mendapat layanan operasi katarak, operasi bibir sumbing, khitan massal, donor darah, bakti kesehatan, bantuan mesin irigasi, penanaman 2.000 pohon trembesi, hingga penyaluran kaki palsu dan kursi roda bagi penyandang disabilitas.
Menurut Khofifah, perpaduan pembangunan fisik dan program sosial menjadi upaya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Pulau Madura.
“Ada program fisik, ada program sosial dan kemanusiaan. Semuanya dibutuhkan oleh masyarakat dan pastinya berdampak langsung bagi mereka,” ujarnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam Karya Bakti Skala Besar TNI AD Tahun 2026 adalah percepatan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan hunian yang lebih sehat dan layak.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya di bidang renovasi RTLH bukanlah kerja sama yang baru dimulai. Program itu telah berjalan sejak 2009 dan hingga 2025 telah menghasilkan renovasi 154.399 unit RTLH dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,24 triliun. Selain memperbaiki rumah warga, sinergi tersebut juga menghasilkan pembangunan 2.062 jamban keluarga sejak 2019 sebagai bagian dari peningkatan sanitasi masyarakat.
Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengalokasikan bantuan renovasi 1.700 unit RTLH di wilayah Kodam V/Brawijaya. Dari jumlah tersebut, 377 unit berada di Pulau Madura, masing-masing 94 unit di Bangkalan, 94 unit di Sampang, 94 unit di Pamekasan, dan 95 unit di Sumenep.
Gubernur Khofifah menegaskan, kolaborasi yang telah berlangsung selama belasan tahun itu tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah warga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, rasa aman, dan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Kolaborasi panjang ini membuktikan bahwa sinergi Pemprov Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya tidak hanya memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesehatan, rasa aman, serta kualitas hidup keluarga penerima manfaat,” ujar Khofifah.
Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar TNI AD agar seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat mutu, dan selesai sesuai target. Menurutnya, hasil pembangunan juga harus dipelihara sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Senada dengan itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin menegaskan bahwa Karya Bakti Skala Besar TNI AD merupakan bentuk nyata keterlibatan TNI dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami hadir membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Tahun ini di Pulau Madura adalah bukti bahwa TNI dan rakyat bukan sekadar semboyan, tetapi pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Rudi.
Usai pembukaan, Gubernur Khofifah dan Pangdam V/Brawijaya meninjau layanan bakti kesehatan, Posko Karya Bakti Skala Besar, serta stan UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Keduanya juga melepas peserta karnaval yang diikuti pelajar, komunitas sepeda antik, dan kelompok musik ul-daul sebagai penanda dimulainya pelaksanaan program di wilayah Madura.
Pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar TNI AD Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Madura melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.