SURABAYA | SIGAP88 – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemangku wilayah, khususnya camat dan lurah, agar lebih responsif terhadap setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Pesan tegas itu disampaikan saat melantik 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026).
Dalam arahannya, Eri menegaskan bahwa jabatan struktural bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seorang pejabat, kata dia, harus hadir di tengah warga, terutama saat persoalan muncul, bukan hanya menikmati fasilitas dan kewenangan jabatan.
Penegasan tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari. Dari hasil sidak itu, Eri menemukan sejumlah persoalan yang dinilai tidak tertangani secara optimal akibat minimnya kehadiran pejabat wilayah di lokasi.
“Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika Anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran Anda harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya,” tegas Eri.
Dalam evaluasinya, Eri secara khusus menyoroti tiga kecamatan yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pelayanan publik, yakni Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Sawahan.
Di Kecamatan Sukomanunggal, ia menemukan persoalan pasar tumpah yang mengganggu ketertiban serta tumpukan sampah di saluran air. Sementara di Kecamatan Semampir, Eri menyesalkan tidak hadirnya camat maupun lurah saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar. Adapun di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, ia menilai praktik parkir liar masih dibiarkan berlangsung tanpa penanganan serius.
Atas temuan tersebut, Eri langsung menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga wilayah tersebut.
“Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini seperti apa. Kalau nanti rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot,” tegasnya.
Tak hanya tiga kecamatan itu, Eri mengungkapkan masih terdapat sekitar tiga hingga lima pejabat wilayah lainnya yang juga akan menjalani pemeriksaan Inspektorat. Mereka dinilai lalai karena tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak di lapangan.
“Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan panggil, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menjaga fasilitas publik. Ia mencontohkan kerusakan sejumlah pedestrian yang beralih fungsi menjadi lokasi parkir liar akibat lemahnya pengawasan.
Karena itu, ia meminta jajaran kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Satpol PP membangun sinergi untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan selama 1×24 jam, khususnya dalam empat hingga lima bulan setelah dilakukan penertiban. Langkah tersebut dinilai penting agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.
“Pedestrian itu dibangun memakai uang APBD, uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak menjadi tempat parkir, lalu kita anggarkan lagi untuk diperbaiki. Sayang uangnya. Lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya,” jelasnya.
Menutup arahannya, Eri memastikan seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara menyeluruh dalam enam bulan ke depan. Apabila target yang telah ditetapkan tidak tercapai, ia meminta para pejabat bersikap profesional dan siap menerima konsekuensi, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kota ini akan berjalan baik kalau sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, bukan menonjolkan ego dinas masing-masing,” pungkasnya.